Reshuffle Prabowo: “Geng Solo” Dipangkas atau Berganti Atasan?

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan pemerintahan pada 1 Oktober 2026. Di antara perubahan yang dilaporkan, Sugiono menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. [Ref. 1]

Perubahan tersebut menyediakan bahan untuk menguji wacana pelemahan pengaruh Jokowi. Tetapi istilah “geng Solo” pada artikel ini saya gunakan secara disiplin. Istilah ini merupakan label politik, bukan organisasi dengan daftar anggota dan rantai komando yang terbuka. Pernah bekerja bersama Jokowi tidak otomatis berarti seseorang terus menerima arahan darinya. Riwayat kedekatan adalah petunjuk hubungan, bukan sertifikat kepemilikan manusia.

Kasus Pratikno memberikan dasar paling jelas untuk membaca berkurangnya representasi lingkar lama Jokowi di posisi tertentu. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara sepanjang 2014–2024, sebelum menjadi Menko PMK pada awal pemerintahan Prabowo. Riwayat itu menempatkannya dekat dengan pusat administrasi kepresidenan selama satu dekade pemerintahan Jokowi. [Ref. 2]

Kini posisi Menko PMK ditempati Sugiono, yang memiliki riwayat sebagai sekretaris pribadi Prabowo sebelum pembentukan Gerindra. Pergantian tersebut masuk akal dibaca sebagai penguatan kepercayaan personal Prabowo dalam susunan pemerintahannya. Itu kesimpulan analitis dari perubahan personel dan riwayat hubungan, bukan bukti bahwa telah berlangsung operasi rahasia untuk menyingkirkan Jokowi. [Ref. 3]

Namun, menyimpulkan seluruh jaringan lama sedang dibersihkan akan tersandung pada Listyo Sigit. Hubungannya dengan Jokowi mempunyai jejak nyata: ia pernah menjadi ajudan Presiden pada 2014–2016, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolresta Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota. [Ref. 4]

Listyo memang meninggalkan jabatan Kapolri, tetapi masuk ke KSP. Jadi, ia tidak dikeluarkan dari pemerintahan. Meski demikian, menyebutnya sekadar pindah kantor juga terlalu ringan. Memimpin kepolisian dan membantu pekerjaan kepresidenan merupakan posisi dengan sumber kewenangan berbeda. Kedekatan dengan ruang Presiden tidak identik dengan kendali atas sebuah institusi.

KSP memiliki fungsi mendukung pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Jabatan tersebut tetap penting, tetapi bukan pengganti yang identik bagi kepemimpinan Polri. [Ref. 5]. Pembacaan yang lebih hati-hati ialah perubahan bentuk pengaruh: akses ke pusat pemerintahan dipertahankan, sementara kewenangan yang sebelumnya melekat pada jabatan Kapolri berpindah.

Dalam bahasa satire, seseorang masih diundang makan malam, tetapi tidak lagi memegang kunci seluruh rumah. Perumpamaan itu menjelaskan perbedaan akses dan kewenangan; ia tidak membuktikan motif pribadi Presiden.

Bahlil menghadirkan keberatan berikutnya terhadap teori pembersihan menyeluruh. Jokowi melantiknya sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Hari ini, ia memperoleh jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dalam pemerintahan Prabowo.

Jika riwayat berada dalam pemerintahan Jokowi dijadikan ukuran tunggal, pengangkatan Bahlil merusak cerita bahwa semua orang lama sedang disingkirkan. Kemungkinan lain perlu dipertimbangkan: sebagian pejabat dipertahankan karena dinilai berguna, sebagian dipindahkan, dan sebagian diganti. Kekuasaan tidak selalu membakar jembatan warisan; kadang ia memasang gerbang baru dan menentukan siapa yang boleh lewat.

Dari pola itu muncul hipotesis yang lebih kuat: Prabowo sedang memperbesar kendalinya atas susunan pemerintahan, sambil mempertahankan unsur lama secara selektif. Akan tetapi, motif konsolidasi, kebutuhan kompetensi, dan kompromi koalisi dapat bekerja bersamaan. Daftar pelantikan saja tidak memungkinkan kita menentukan bobot masing-masing.

Respons Jokowi juga perlu ditempatkan secara adil. Ia menyebut pergantian Kapolri sebagai kewenangan Prabowo dan mengatakan sudah waktunya Listyo diganti. [Ref. 6]. Pernyataan itu tidak membuktikan seluruh hubungan elite harmonis. Namun, ia juga tidak boleh dipelintir menjadi pengakuan kekalahan tersembunyi.

Untuk menilai apakah pengaruh Jokowi benar-benar melemah, perhatian selanjutnya harus diarahkan pada keputusan: siapa menentukan pengisian jabatan strategis, usulan siapa yang diterima, dan apakah arah kebijakan berubah. Kehilangan satu posisi dapat berarti penyusutan pengaruh. Tetapi untuk menyebut sebuah jaringan kehilangan daya tawar, diperlukan pola yang lebih luas daripada satu hari pelantikan.

Ada pula pertanyaan yang lebih mengganggu bagi kedua kubu. Seandainya pengaruh Jokowi menyusut dan kendali Prabowo menguat, apakah pengawasan publik ikut membaik? Pergantian pusat loyalitas belum tentu menghasilkan pemerintahan yang lebih terbuka. Masyarakat dapat memperoleh penguasa yang lebih mandiri sekaligus lebih sulit dikoreksi.

Karena itu, reshuffle hari ini layak dibaca sebagai indikasi konsolidasi Prabowo dan perubahan posisi sejumlah figur era Jokowi. Klaim pemusnahan “geng Solo” melampaui bukti yang tersedia. Sebagian kehilangan jabatan tertentu; sebagian tetap memperoleh kepercayaan.

Rakyat tidak harus memilih menjadi penonton yang bersorak ketika satu lingkaran elite mengalahkan lingkaran lainnya. Yang perlu ditagih ialah alasan pengangkatan, hasil kerja, dan batas kekuasaan. Sebab, apabila yang berubah hanya nama pemegang kendali, republik baru berganti pengelola ruang VIP, sementara warga tetap menunggu di luar.