Lapas Cibinong: Sofa Bisa Dipindahkan, Pertanggungjawaban Tidak

Sofa bisa dipindahkan sebelum menteri datang. Pertanyaan tentang siapa yang menikmati fasilitasnya tetap tinggal. Pada 28 September 2026, polemik Lapas Cibinong memasuki babak yang lebih serius daripada perdebatan tentang kemewahan sebuah ruangan: seberapa jauh negara mampu memeriksa lembaganya sendiri ketika keadaan yang dilihat pengawas berbeda dari keadaan yang kemudian diperlihatkan kepada atasannya?

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengakui memerintahkan pemindahan sejumlah barang setelah inspeksi Ombudsman. Alasannya, barang tersebut bukan milik negara. Pengakuan ini memberikan titik berangkat pemeriksaan yang konkret. Ada tindakan, ada pemberi perintah, dan ada alasan yang bisa diuji. Publik tidak perlu disuguhi janji pembenahan yang mengambang. [Ref. 1]

Alasan kepemilikan itu belum menjawab persoalan utama. Barang pribadi dapat berada secara sah di rumah dinas. Namun, ketika keberadaan dan penggunaan sebuah bangunan menjadi objek pemeriksaan, pemindahan isinya menuntut penjelasan terperinci: kapan diperintahkan, ke mana dibawa, siapa pemiliknya, serta apakah kondisinya telah didokumentasikan. Menyebutnya bukan aset negara tidak dengan sendirinya menjelaskan urgensi pemindahannya.

Pangkal perkara ini adalah sidak Ombudsman pada 23 September. Dalam keterangan resminya sehari kemudian, lembaga tersebut melaporkan lebih dari sepuluh rumah di sekitar lapas, berikut fasilitas seperti sofa, televisi, dan kulkas. Tim juga mengaku bertemu penghuni yang menyatakan dirinya warga binaan, sebelum petugas menghalangi percakapan lebih lanjut. Dugaan penggunaan hunian oleh narapidana itulah yang harus dibuktikan. [Ref. 2]

Pemerintah memiliki versi berbeda yang wajib mendapat tempat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan bangunan tersebut merupakan rumah dinas jabatan dengan surat keputusan, berada di kawasan sarana asimilasi dan edukasi. Penjelasan ini relevan. Foto interior saja memang tidak membuktikan siapa penghuninya, apalagi membuktikan transaksi ilegal. Pemeriksaan yang serius harus melampaui kesan visual. [Ref. 3]

Tetapi surat keputusan tentang peruntukan bangunan juga belum membuktikan penggunaan sehari-harinya. Dokumen menetapkan siapa yang berhak menempati; pemeriksaan memastikan siapa yang benar-benar menempati. Keduanya harus dicocokkan melalui catatan penempatan, inventaris, keterangan petugas, dan kesaksian yang diperoleh tanpa tekanan. Jika penjelasan pemerintah benar, verifikasi independen akan menguatkannya. Jika meleset, ketidaksesuaian itulah yang perlu ditindak.

Cibinong mempunyai riwayat yang membuat persoalan akses pengawasan sulit dianggap insiden sesaat. Pada 19 Juni 2026, Ombudsman telah mengumumkan bahwa petugas menghalangi kunjungan mendadaknya sehari sebelumnya. Tim menyebut telah menunjukkan surat tugas, menunggu sekitar dua jam, lalu tetap tidak dapat memeriksa fasilitas dan berdialog dengan warga binaan. Peringatan itu mendahului kontroversi September sekitar tiga bulan. [Ref. 4]

Riwayat tersebut menggeser pertanyaan dari perilaku satu petugas menuju tanggung jawab berjenjang. Apa tindak lanjut atas keberatan pada Juni? Siapa menerima laporannya? Perubahan prosedur apa yang dilakukan? Jika akses pengawasan kembali dipersoalkan pada September, kementerian perlu menjelaskan efektivitas koreksinya. Organisasi yang hanya bereaksi setelah perkara ramai akan selalu terlambat mengenali kerusakan yang sudah diberitahukan kepadanya.

Penonaktifan lima pejabat struktural, sebagaimana diumumkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 September, merupakan langkah administratif yang patut dicatat. Namun, penonaktifan belum menetapkan kesalahan dan belum menuntaskan pertanggungjawaban. Pemeriksaan harus menjaga hak jawab sekaligus menelusuri rantai keputusan. Mengganti nama pada papan jabatan tidak otomatis mengubah kebiasaan yang memungkinkan penyimpangan bertahan. [Ref. 5]

Kementerian juga perlu menerangkan bagaimana pengawasan internal bekerja sebelum sidak tersebut. Frekuensi kunjungan atasan, isi laporan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas keluhan akan menunjukkan apakah masalahnya terletak pada pelanggaran yang disembunyikan, pemeriksaan yang dangkal, atau keputusan untuk membiarkan. Ketiganya menuntut koreksi yang berbeda pula.

DPR pun memiliki pekerjaan yang lebih berat daripada menghasilkan potongan video teguran. Pada 28 September, Ombudsman menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat Komisi XIII dengan menyatakan belum menerima undangan resmi hingga pukul 10.00 WIB. Lembaga itu menyatakan siap menyampaikan temuan. Perbedaan urusan undangan perlu dibereskan, agar pemeriksaan mempertemukan bukti dan jawaban dalam forum yang sama. [Ref. 6]

Ukuran keberhasilan pengawasan parlemen terletak pada tindak lanjut yang dapat diperiksa: tenggat penyelesaian, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang bertanggung jawab, serta hasil yang diumumkan dengan perlindungan terhadap saksi. Publik perlu mengetahui bagian mana dari dugaan yang terbukti, bagian mana yang gugur, dan alasan penilaiannya. Kemarahan di ruang rapat memperoleh makna ketika berubah menjadi kepastian administratif dan hukum.

Ada satu jebakan yang harus dihindari dalam perdebatan tentang penjara mewah: menyamakan keadilan dengan penderitaan. Narapidana tetap berhak memperoleh perlakuan manusiawi. Tempat tinggal layak, kesehatan, kebersihan, dan keselamatan tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah bagi orang yang dianggap pantas. Persoalan timbul ketika akses terhadap fasilitas mengikuti kedekatan, pembayaran, atau perlakuan khusus yang tidak mempunyai dasar sah.

Karena itu, pemeriksaan Cibinong perlu menguji kesetaraan layanan bersama dugaan penyalahgunaan fasilitas. Keterangan warga binaan dan keluarganya harus bisa diterima melalui saluran aman, tanpa bergantung sepenuhnya pada petugas yang sedang diperiksa. Negara akan sulit memperoleh gambaran jujur apabila orang yang mengetahui keadaan harus menghitung risiko pembalasan sebelum berbicara. Perlindungan pelapor merupakan syarat mutu pemeriksaan.

Pada akhirnya, kredibilitas pemasyarakatan ditentukan oleh kesediaan negara mempertahankan bukti, membuka akses pengawasan, dan menjelaskan keputusan dengan dokumen yang dapat diuji. Ruangan kosong sesudah kontroversi tidak menawarkan kepastian tentang apa yang terjadi sebelumnya. Bila perkara ini berhenti pada pemindahan perabot dan pergantian pejabat, publik hanya akan belajar bahwa penampilan institusi lebih mudah dibenahi daripada pertanggungjawabannya.